Rapat
Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Barito Utara,
Senin (2/6/2025), menghadirkan pemilik lahan Masya Yosi Ohira dan Badrian Anani
terkait dugaan pelanggaran prosedur pengukuran dan pembebasan lahan oleh PT
Utami Jaya Mulia. Foto/IST
BORNEOCENTER.ID Muara Teweh – DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (2/6/2025) terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam proses pengukuran dan pembebasan lahan oleh PT Utami Jaya Mulia. Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD itu dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli.
RDP menghadirkan dua pemilik lahan, Masya Yosi Ohira dan Badrian Anani, yang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pengukuran lahan seluas sekitar 1.079 meter persegi, yang direncanakan sebagai jalur pembangunan jalan hauling milik perusahaan.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Barito Utara H. Gazali, Camat Teweh Tengah Jati Prayogo, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Namun, pihak PT Utami Jaya Mulia dan aparat Desa Lemo I yang diduga mengetahui proses pengukuran, tidak hadir meskipun telah menerima undangan resmi dari DPRD.
Masya Yosi Ohira menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan perusahaan yang diduga melakukan pengukuran tanpa pemberitahuan ataupun kehadiran dirinya sebagai pemilik sah lahan.
“Saya sangat dirugikan karena pengukuran dilakukan secara diam-diam dan saya tidak dilibatkan. Ini sangat mencurigakan, seolah-olah saya hanya dijadikan korban oleh oknum mafia lahan,” ungkap Masya di hadapan forum.
Hal mengejutkan juga disampaikan Camat Teweh Tengah, Jati Prayogo, yang mengaku selama menjabat empat tahun belum pernah mengetahui keberadaan maupun aktivitas PT Utami Jaya Mulia di wilayahnya. Ia menyebut tidak pernah menerima laporan resmi dari perusahaan tersebut.
DPRD Barito Utara menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan ini secara serius. Wakil Ketua II DPRD Hj. Henny Rosgiaty Rusli menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses ini agar hak-hak masyarakat tidak dilanggar dan proses pembebasan lahan dapat berjalan sesuai prosedur hukum.
“Kami akan terus mengawal agar permasalahan ini tidak diselesaikan sepihak. Bila perlu, kami akan memanggil ulang pihak perusahaan dan aparatur desa terkait,” tegasnya.