 |
| Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi. Foto/IST |
Menurutnya, dinamika tersebut terutama dipicu oleh dampak pemilihan kepala desa serentak yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan keterbelahan di tengah masyarakat.
“Tantangan kebangsaan ke depan salah satunya adalah bagaimana kita mengelola dinamika sosial di desa pasca pemilihan kepala desa serentak, yang kerap memunculkan perbedaan pilihan hingga polarisasi masyarakat,” ujar Rayadi, Selasa (16/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menjawab tantangan tersebut melalui arah kebijakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keadilan dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.
Seluruh sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga pemanfaatan sumber daya alam, diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Prinsip adil dan berkeadilan bukan hanya slogan, tetapi menjadi ruh dalam setiap kebijakan pembangunan daerah untuk menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat,” tegasnya.
Rayadi menambahkan bahwa pembumian nilai-nilai Pancasila saat ini lebih diutamakan melalui praktik nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan sekadar pada tataran normatif.
Oleh karena itu, setiap regulasi yang diterbitkan harus tidak hanya sesuai dengan Pancasila, tetapi juga mencerminkan pengamalan nilai-nilainya dalam proses dan pelaksanaan di lapangan, termasuk di tingkat desa.
Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang dinilai mampu memberikan keteladanan kebangsaan melalui kedisiplinan aparatur, kerja kolaboratif, serta penguatan semangat gotong royong dalam birokrasi dan masyarakat. ( Jn)