 |
| Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Ardianto.Foto/IST |
Muara Teweh – Sikap konsisten untuk menjaga stabilitas ketenteraman serta keamanan di tengah keberagaman penduduk Kabupaten Barito Utara terus mengalir dari kalangan legislator setempat.
Upaya memperkokoh ruang keselarasan sosial tersebut dinilai memerlukan penguatan jaringan koordinasi yang solid antar-instansi guna mengamankan daerah dari risiko perselisihan horizontal. Penerapan program deteksi dini dirasa jauh lebih produktif dan bernilai strategis daripada mengambil tindakan penanggulangan ketika benturan kemasyarakatan telanjur meluas di lapangan.
Dukungan moral bagi gerak cepat preventif ini diutarakan secara terbuka oleh pihak parlemen saat meninjau pemetaan ketertiban wilayah. “Pencegahan konflik sosial harus dilakukan secara bersama-sama. Konsolidasi lintas sektor sangat penting agar potensi kerawanan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” kata Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, Sabtu (11/4/2026).
Secara operasional, pola pemantauan awal yang selama ini dilaksanak`an pemerintah daerah lewat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dituntut untuk semakin dioptimalkan fungsinya. Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara ini pun menegaskan bahwa lembaga dewan siap memberikan sokongan penuh demi terciptanya jalur komunikasi publik yang fleksibel di tengah lingkungan warga yang majemuk.
Penggunaan pendekatan persuasif yang berakar pada nilai musyawarah mufakat dinilai menjadi alat paling mujarab dalam mengurai kesalahpahaman maupun benturan di tingkat bawah. Keterlibatan aktif dari pemuka adat, tokoh agama, hingga organisasi pemuda lokal perlu ditempatkan sebagai pilar utama penjaga kedamaian. Peran para tokoh nonformal ini sangat krusial sebagai penengah yang mampu meredam situasi sekaligus memunculkan jalan keluar yang adil bagi semua pihak.
Di samping itu, penanaman nilai toleransi serta sikap saling menghargai perbedaan wajib terus digalakkan di lingkungan sekolah maupun sosial sebagai dasar utama keharmonisan kota. Hubungan yang kompak antara jajaran eksekutif, legislatif, aparat keamanan, dan penegak ketertiban umum diyakini bakal mengunci kondisi wilayah tetap aman terkendali. “Lebih baik kita mencegah sejak dini daripada menangani saat konflik sudah meluas. Ini membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama,” tegasnya. (Sam)