Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara H. Suparjan Efendi.Foto/IST
Muara Teweh – Parlemen Kabupaten Barito Utara memberikan garansi dukungan penuh terhadap langkah taktis pemerintah daerah dalam mempercepat pembenahan tata kelola ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Upaya modernisasi lembaga keuangan mikro tersebut diterapkan lewat pola peralihan sistem kerja konvensional menuju jaringan digital pada sektor koperasi di wilayah pedesaan. Langkah ini dianggap sangat krusial agar unit usaha bersama kepunyaan warga kampung tidak tergilas oleh arus persaingan global, sekaligus mampu mendongkrak daya saing produk lokal secara masif.
Apresiasi serta sokongan moral atas inovasi instansi terkait disampaikan secara terbuka oleh perwakilan dewan saat meninjau rancangan penguatan ekonomi masyarakat. “Digitalisasi memang sudah menjadi keharusan. Koperasi harus mampu beradaptasi agar pengelolaan lebih transparan, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” ujar Anggota DPRD Barito Utara, H. Suparjan Efendi, Selasa (21/4/2026).
Pernyataan itu disampaikan guna merespons pelaksanaan bimbingan teknis Pelatihan Digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diprakarsai oleh jajaran dinas teknis di Muara Teweh. Pihak legislatif menganggap edukasi yang menyasar langsung jajaran pengurus serta dewan pengawas koperasi ini merupakan investasi jangka panjang untuk memantapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para pengelola di lapangan.
Koperasi di tingkat bawah dinilai mempunyai andil yang amat vital dalam mempertahankan ketahanan serta menyokong program swasembada pangan daerah. Jika badan usaha ini dijalankan secara modern lewat aplikasi digital, maka kendala logistik dan permainan rantai pasar yang selama ini memberatkan para petani bisa dipotong dengan cepat. Peluang perluasan pemasaran hasil bumi unggulan desa pun diyakini bakal terbuka lebar hingga menjangkau skala nasional.
Meskipun demikian, pihak parlemen mengingatkan agar program pembenahan berbasis teknologi ini tidak berhenti begitu saja saat acara seremonial di ruang pelatihan selesai. Pihak eksekutif dituntut menyusun formula pendampingan teknis secara berkelanjutan pasca-kegiatan. Pengawasan berkala dinilai sangat penting agar masa transisi sistem pembukuan serta pendataan digital di tingkat desa dapat berjalan tanpa menemui hambatan administrasi.
Sinergi yang kuat mesti dibangun secara bersama-sama dengan melibatkan dinas terkait, pengurus koperasi, dan seluruh lapisan warga selaku anggota dasar. Mengakhiri pernyataannya, legislator tersebut optimistis bahwa penguatan fondasi digital ini akan merangsang terbukanya lapangan kerja baru sekaligus menaikkan pendapatan masyarakat desa. “Kita perlu komitmen bersama agar koperasi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” pungkasnya. (Sam)