Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara H. Nurul Anwar.Foto/IST
Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah percepatan perluasan jangkauan fasilitas finansial yang inklusif untuk seluruh lapisan warga setempat.
Upaya penguatan tersebut ditegaskan lewat pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I yang dirangkai dengan Coaching Clinic Triwulan I Tahun 2026. Pertemuan krusial yang dilaksanakan di Aula Setda Lantai I Muara Teweh pada Selasa (14/4/2026) ini dianggap menjadi momentum penting dalam menyamakan program kerja lintas sektor guna mempermudah penetrasi lembaga keuangan formal di daerah.
Sokongan bagi kelancaran forum komunikasi terpadu tersebut disampaikan secara terbuka oleh pihak parlemen. “Rakor TPAKD ini sangat strategis, karena menjadi wadah koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong akses keuangan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Nurul Anwar, Selasa (14/4/2026).
Pihak dewan berpandangan bahwa skema perluasan fasilitas pembiayaan serta tabungan tidak bakal bergulir optimal bila hanya bersandar pada pergerakan satu instansi saja. Oleh karena itu, jalinan kemitraan yang kuat mesti dibangun secara bersamaan dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah, otoritas lembaga jasa keuangan, sektor perbankan, hingga struktur komunitas tingkat bawah supaya target program kerja yang diluncurkan bisa terealisasi dengan tepat sasaran.
Evaluasi berbasis data terhadap serapan program modal kerja pada periode sebelumnya pun diminta untuk dibahas secara transparan dalam forum tersebut. Hal ini diperlukan sebagai rujukan utama untuk menyusun formula kebijakan baru yang jauh lebih taktis sekaligus memberikan efek ekonomi secara langsung bagi kesejahteraan warga. Inovasi produk keuangan mikro didorong agar mempunyai skema persyaratan yang ramah dan mudah dijangkau oleh kalangan pelaku UMKM, kelompok tani, hingga masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman.
Di samping itu, kehadiran sesi bimbingan teknis atau coaching clinic dinilai sebagai langkah cerdas dalam meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara serta fungsionaris yang membidangi urusan keuangan. Melalui pembekalan regulasi yang matang, draf perencanaan dan eksekusi program TPAKD di lapangan diyakini akan minim kendala administratif. Anggota Komisi III DPRD Barito Utara ini mengharapkan output dari pertemuan ini mampu melahirkan peta jalan yang konkret.
Sebelumnya, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Asisten II Setda Barito Utara, Bahrum Poderlin Girsang, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat akses keuangan daerah. TPAKD disebut sebagai wadah strategis untuk memperluas layanan keuangan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Menutup pernyataannya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini optimistis keterbukaan akses modal akan menjadi tameng kokoh bagi ketahanan ekonomi daerah. “Dengan kolaborasi yang kuat, saya optimistis akses keuangan di daerah akan semakin terbuka dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya. (Sam)