Penandatanganan
fakta integritas Tahun Ajaran 2026/2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah
Jabatan Bupati Barito Utara, Kamis (23/4/2026). Foto/IST
MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat upaya mewujudkan sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan berintegritas melalui penandatanganan fakta integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang digelar di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh proses penerimaan murid baru berlangsung secara transparan, objektif, akuntabel, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik.
Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Karena itu, seluruh tahapan penerimaan siswa baru harus dilaksanakan sesuai aturan dan terbebas dari berbagai bentuk penyimpangan.
“Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola pendidikan, khususnya dalam proses penerimaan murid baru. Kita ingin memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta bebas dari diskriminasi,” ujarnya.
Menurut Shalahuddin, penandatanganan fakta integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud komitmen nyata seluruh pihak untuk menjaga kejujuran dan profesionalisme dalam penyelenggaraan SPMB.
Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara dalam menghadirkan sistem yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menghadirkan sistem yang bersih, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, saya mengajak seluruh penyelenggara pendidikan untuk memegang teguh komitmen ini,” tegasnya.
Bupati juga meminta Dinas Pendidikan bersama seluruh satuan pendidikan untuk meningkatkan pengawasan selama proses penerimaan berlangsung. Selain itu, masyarakat didorong untuk turut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan SPMB melalui mekanisme pengaduan yang disediakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga transparansi dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan calon peserta didik.
Lebih lanjut, Shalahuddin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem penerimaan murid baru guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di daerah.
“Kita tidak ingin ada anak-anak yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan hanya karena sistem yang tidak adil. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.
Melalui penandatanganan fakta integritas tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan berkeadilan sehingga seluruh anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.(Jn)