
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara terus dipercepat untuk mendukung target Ibu Kota Politik pada 2028. Foto/Ikn.go.id
Nasional – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan konstruksi kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung pada akhir 2027. Target tersebut menjadi bagian dari percepatan pembangunan menjelang penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan progres pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saat ini telah mencapai sekitar 15 persen. Pekerjaan terus dipercepat agar selesai sesuai jadwal.
"Kalau untuk yang yudikatif dan legislatif rampung 2027, karena memang programnya tahun jamak mulai 2025-2027. Kalau tidak akhir 2027 awal 2028 rampung," ujar Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (16/7/2026).
Basuki menjelaskan, pada tahun ini salah satu infrastruktur yang ditargetkan selesai adalah pembangunan embung sebagai bagian dari sarana sumber daya air di kawasan IKN.
Saat ini OIKN tengah mengerjakan 40 paket pekerjaan fisik pembangunan IKN. Sebanyak sembilan paket telah selesai pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket lainnya berada pada tahap persiapan lelang.
Paket yang masih dikerjakan meliputi pembangunan gedung perkantoran, kawasan legislatif dan yudikatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum sebagai bagian dari sistem penyediaan layanan dasar perkotaan di IKN.
Untuk mempercepat pembangunan tersebut, OIKN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun pada tahun 2026.
Basuki mengatakan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN tahap ketiga melalui skema kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC), pengelolaan aset yang telah terbangun, serta pembebasan lahan di kawasan IKN.
"Kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp2,7 triliun," katanya.
Sementara itu, hingga Semester I 2026 realisasi komitmen belanja OIKN tercatat mencapai Rp4,38 triliun atau sekitar 80,2 persen dari pagu DIPA revisi OIKN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,47 triliun.
Sumber: Bisnis.com