Rapat pembahasan penyampaian hasil fasilitasi terhadap tiga
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Selasa (1/7/2025), bertempat di ruang
rapat DPRD setempat. Foto/IST
BORNEOCENTER.ID, Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar rapat pembahasan penyampaian hasil fasilitasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), bertempat di ruang rapat DPRD Barito Utara, Selasa (1/7/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M., dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Eveready Noor, S.E., anggota DPRD, narasumber Yusuf Salamat, S.H., M.H., serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Dalam forum tersebut, DPRD bersama pihak eksekutif membahas hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap tiga Raperda, masing-masing:
1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
2. Raperda tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, dan
3. Raperda tentang Kepemudaan.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, menegaskan bahwa pembahasan ini merupakan tahapan penting dalam proses legislasi daerah untuk memastikan setiap Raperda yang disusun telah sesuai dengan hasil fasilitasi gubernur sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
“Fasilitasi dari pemerintah provinsi merupakan bagian krusial dalam proses pembentukan peraturan daerah. Tujuannya agar Raperda yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat Barito Utara,” ujar Hj. Henny.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara legislatif, eksekutif, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap produk hukum daerah yang dihasilkan berpihak pada kepentingan rakyat serta dapat diimplementasikan secara efektif.
Rapat ditutup dengan penyampaian pendapat akhir serta penyusunan agenda lanjutan untuk pembahasan tiga Raperda tersebut pada tahap berikutnya di DPRD Barito Utara.