 |
| Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini saat Menghadiri Kegiatan Ikrar Netralitas Kepala Desa dan Lurah se-Barito Utara. Foto/IST |
BORNEOCENTER.ID Muara Teweh – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, memberikan apresiasi atas pelaksanaan ikrar netralitas kepala desa dan lurah se-Barito Utara, yang dirangkaikan dengan pencanangan desa anti politik uang. Kegiatan ini digelar di Cafe Itah, Muara Teweh, Senin (23/6/2025), sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025.
Mery Rukaini menyebut inisiatif ini sebagai langkah strategis dan progresif dalam menjaga marwah demokrasi serta membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang bersih dan berintegritas.
“Kami di DPRD sangat mengapresiasi komitmen kepala desa dan lurah dalam menjaga netralitas serta menolak praktik politik uang. Ini adalah bentuk nyata tanggung jawab moral sebagai pemimpin di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa posisi kepala desa dan lurah sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Oleh karena itu, netralitas mereka menjadi fondasi penting untuk memastikan jalannya PSU yang jujur, damai, dan bebas intervensi.
Ia juga menyambut baik deklarasi desa anti politik uang yang menurutnya merupakan terobosan positif dan patut menjadi inspirasi bagi daerah lain. “Semangat ini harus dijaga tidak hanya sampai hari pemungutan suara, tapi juga seterusnya. Demokrasi yang sehat dimulai dari pemimpin yang bersih dan masyarakat yang sadar,” tambah Mery.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan, unsur Forkopimda, Ketua Bawaslu Barito Utara, serta seluruh kepala desa dan lurah. Dalam sambutannya, Bawaslu menekankan pentingnya pengawasan partisipatif serta peran aktif masyarakat dalam mencegah pelanggaran pemilu.
Sebagai bentuk komitmen bersama, acara ditutup dengan penandatanganan ikrar netralitas dan deklarasi desa anti politik uang, yang menjadi simbol tekad bersama menciptakan Pemilu 2025 yang bebas dari tekanan, intervensi, dan praktik transaksional.