BORNEOCENTER.ID MUARA TEWEH — Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menunjukkan komitmen dalam mendorong peran masyarakat adat sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Drs. Muhlis, mewakili Bupati Barito Utara, pada Simposium Nasional Masyarakat Adat Perkumpulan Warga Batara Mandiri Peduli Sosial dan Investasi (Perwabara) Pasti) Tahun 2025 yang digelar di Aula Balai Antang, Muara Teweh, Senin (29/9/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Masyarakat Adat Sebagai Pelaku Penting dalam Dunia Investasi” ini menghadirkan berbagai tokoh adat, pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat. Simposium diselenggarakan oleh Perwabara Pasti sebagai wadah kolaborasi antara masyarakat adat dan dunia investasi untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif.
Dalam sambutannya, Sekda Barito Utara Drs. Muhlis menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki peran strategis dalam mewujudkan investasi yang berkeadilan serta berkelanjutan.
“Masyarakat adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai budaya dan pelestari tradisi, tetapi juga berpotensi menjadi aktor utama dalam penguatan sumber daya manusia dan pengembangan investasi,” ujar Muhlis.
Ia berharap momentum simposium ini dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat adat agar mampu bersaing dan berkolaborasi dengan dunia usaha secara sejajar dan bermartabat.
Sementara itu, Ketua Perwabara Pasti, H. Ajidinnor, S.H., menyampaikan bahwa simposium nasional ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Barito Utara. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha dalam menciptakan arah investasi yang berkelanjutan serta memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini melahirkan komitmen nyata untuk memperkuat masyarakat adat sebagai pelaku investasi yang tangguh dan inovatif, tanpa meninggalkan nilai budaya serta kelestarian lingkungan,” tutur Ajidinnor.
Acara ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Dewan Adat Dayak, tokoh masyarakat, insan pers, serta perwakilan dunia usaha.