 |
| Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Suparjan Efendi. Foto/IST |
BORNEOCENTER.ID, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Suparjan Efendi, menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) dengan Kejaksaan Negeri Barito Utara (Kejari Barut) terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Penandatanganan yang digelar di Aula Setda Barito Utara lantai I pada Selasa (11/11/2025) tersebut turut dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, jajaran Forkopimda, dan pejabat pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025), H. Suparjan Efendi menilai kerja sama ini sebagai langkah maju dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
“Kami dari DPRD sangat mengapresiasi langkah strategis ini. Kerja sama antara Pemkab dan Kejari merupakan upaya konkret untuk menegakkan prinsip good governance, terutama dalam mencegah dan menangani persoalan hukum yang berpotensi merugikan daerah,” ujar Suparjan Efendi.
Ia menekankan bahwa permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara kerap muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait aset dan pendapatan daerah. Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan, setiap kebijakan dapat berjalan sesuai aturan.
“Pendampingan dari Kejaksaan akan memperkuat posisi hukum pemerintah daerah. Ini penting untuk memastikan pengelolaan aset maupun langkah peningkatan PAD dilakukan secara profesional dan sesuai regulasi,” tegasnya.
Mengenai pemulihan dan pengamanan aset daerah, Suparjan menyebut bahwa langkah ini sangat strategis untuk menjaga kekayaan daerah agar tetap bernilai manfaat bagi masyarakat.
“Pemulihan aset bukan sekadar mengembalikan barang milik daerah, tetapi memastikan bahwa aset tersebut tertata dengan baik, memiliki kekuatan administrasi, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kerja sama dengan Kejaksaan dapat membantu pemerintah menertibkan kewajiban para wajib pajak melalui mekanisme penegakan maupun pembinaan.
“Peningkatan PAD adalah tantangan besar. Dengan dukungan Kejari, pengawasan dan penagihan PAD diharapkan dapat berlangsung lebih efektif tanpa mengabaikan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat,” ucapnya.
Sebagai wakil rakyat, H. Suparjan Efendi menegaskan komitmen DPRD Barito Utara untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
“DPRD siap bersinergi dalam pengawasan maupun kebijakan anggaran agar kerja sama ini memberikan dampak nyata bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya.