Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025
di Aula Bapperida, Palangka Raya, Kamis (20/11/2025). Foto/IST
Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Bapperida, Palangka Raya, Kamis (20/11/2025). Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dan dihadiri para wakil bupati serta wakil wali kota se-Kalimantan Tengah, termasuk Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/83/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalteng Tahun 2022–2026, sekaligus evaluasi bersama terhadap upaya penanganan kemiskinan di wilayah kabupaten/kota.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan memaparkan kondisi kemiskinan di Barito Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng Tahun 2025. Menurut data tersebut, Barito Utara menempati peringkat ke-9 di provinsi dengan jumlah penduduk miskin mencapai 7.440 jiwa atau 5,52 persen dari total penduduk.
Paparan ini menjadi bagian penting dalam upaya bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan melalui Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, dengan sasaran 4,6 persen pada tahun 2030. Target tersebut didorong melalui implementasi tiga strategi utama sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Strategi pertama yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui operasi pasar murah, program GEPAMOR, serta penyaluran PKH, BPNT, JKN-PBI, dan BLT Dana Desa.
Strategi kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sektor pertanian, pendidikan dan vokasi, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
Strategi ketiga, menurunkan kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan layanan kesehatan, infrastruktur jalan, penyediaan sanitasi layak, hingga pembangunan Sekolah Rakyat.
Felix juga menyampaikan bahwa Pemkab Barito Utara terus mengendalikan inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Hingga minggu kedua November 2025, inflasi Barito Utara tercatat berada pada posisi minus 0,41 persen.
Ia menegaskan bahwa melalui Rakor ini, pemerintah daerah didorong untuk segera menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten yang selaras dan terintegrasi dengan strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dalam arahannya menegaskan pentingnya penanggulangan kemiskinan yang terstruktur, terukur, dan sejalan dengan komitmen nasional maupun global melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnyatujuan pertama yakni menghapus kemiskinan dalam segala bentuk.(Jn)