Ardianto, Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara. Foto/Ist
BORNEOCENTER.ID, Muara Teweh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Ardianto, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas respons cepat dan tindakan tegas Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Apresiasi ini terkait dengan penerbitan resmi Surat Edaran Nomor 482 Tahun 2025 tentang Pengendalian Distribusi BBM Jenis Pertalite dan Pertamax di wilayah Kota Muara Teweh.
Surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., pada 4 Desember 2025 tersebut memuat sejumlah ketentuan penting bagi seluruh SPBU, di antaranya adalah kewajiban untuk mempertahankan pelayanan sesuai Harga Eceran Resmi (HET), memastikan pembagian distribusi yang proporsional antara kendaraan pribadi dan angkutan umum, serta pencegahan praktik penimbunan maupun penjualan BBM ilegal.
Ardianto menilai bahwa regulasi baru ini sangat relevan dan mendesak untuk mencegah penyimpangan distribusi BBM yang marak terjadi di lapangan. “Kami dari DPRD menyambut baik penerbitan surat edaran ini. Langkah Bupati sudah sangat tepat karena kondisi kelangkaan tidak boleh dibiarkan tanpa solusi. Pengendalian distribusi adalah kunci penting untuk menjamin keadilan bagi masyarakat pengguna,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Ia juga mendukung penuh instruksi pengawasan ketat yang telah diperintahkan Bupati kepada instansi terkait agar memastikan semua SPBU mematuhi seluruh ketentuan yang tertuang dalam surat edaran tersebut.
“Pengawasan harus dilakukan dengan serius dan tanpa pandang bulu. Jika terbukti ada SPBU atau oknum tertentu yang melakukan permainan, mereka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. DPRD siap mengawal agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Di samping itu, Ardianto mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan harian agar upaya stabilisasi pasokan oleh pemerintah tidak terhambat. “Masyarakat juga memiliki peran penting. Jangan sampai terjadi panic buying atau upaya menimbun BBM. Pemerintah sudah mengambil langkah dengan regulasi yang jelas, dan kondisi akan kembali normal jika semua pihak bersedia bekerja sama,” lanjutnya.