
Jiham Nur, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara. Foto/Ist
BORNEOCENTER.ID, Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara secara resmi menyampaikan pendapat akhir dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat, Jiham Nur, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di gedung dewan setempat, Senin (1/12/2025).
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala perangkat daerah. Jiham Nur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah melakukan pembahasan Raperda APBD 2026 secara cermat dan krusial.
Fraksi Partai Demokrat menyatakan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, sebelum selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
Selain persetujuan, Jiham Nur menyampaikan sejumlah catatan dan saran kepada pemerintah daerah. Antara lain, pemerintah harus menjamin seluruh program yang telah disepakati, baik pembangunan baru, rehabilitasi, maupun penambahan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan agar tidak tercecer atau dialihkan dari alokasi yang telah ditetapkan.
Fraksi Demokrat juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan antar kecamatan, tanpa adanya pilih kasih. Dukungan juga diberikan untuk program peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu, termasuk penyediaan peluang kerja dan penyaluran bantuan sosial secara adil.
“APBD 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Barito Utara secara menyeluruh, mengingat masih banyak sektor yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah,” kata Jiham Nur.
Fraksi Demokrat berharap APBD 2026 dapat dijalankan dengan tertib, efisien, dan memiliki orientasi utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.