H. Suparjan Efendi, Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi PDI Perjuangan. Foto/Ist
BORNEOCENTER.ID, Muara Teweh – Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, H. Suparjan Efendi, menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pendapat tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-IV yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh, Senin (1/12/2025).
H. Suparjan Efendi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan, serta kepada rekan-rekan fraksi yang telah mempercayakan dirinya untuk menyampaikan sikap resmi fraksi.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa APBD Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar rangkaian angka dalam dokumen anggaran, namun merupakan instrumen penting yang membawa harapan besar bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki tujuan yang jelas, indikator yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Suparjan Efendi menekankan bahwa penyusunan APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital.
Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan APBD yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat serta mampu membuka peluang usaha dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
“APBD 2026 harus menjadi alat untuk menghadirkan hasil nyata, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Barito Utara,” ungkapnya.
Dengan berbagai masukan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan siap mendukung penuh APBD Tahun Anggaran 2026 sepanjang pelaksanaannya tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada masyarakat luas.