 |
| Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Suparjan Efendi. Foto/IST |
BORNEOCENTER.ID, Muara Teweh – H. Suparjan Efendi, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara, menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar Jumat pekan lalu di ruang sidang DPRD Barito Utara.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata sebagai kebutuhan mendesak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing wilayah. Suparjan menyoroti bahwa perbaikan jalan dan jembatan tidak hanya memperlancar distribusi barang dan jasa, tetapi juga memudahkan mobilitas masyarakat antar desa dan kelurahan, serta mendukung sektor pertanian agar biaya logistik lebih rendah dan pasokan pangan tetap stabil.
“Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah Daerah memberikan perhatian dan prioritas lebih besar terhadap pembangunan jalan, jembatan, dan ketahanan pangan. Pemerataan pembangunan harus dirasakan seluruh wilayah, bukan hanya di ibukota kabupaten,” ujar Suparjan Efendi, Senin (1/12/2025) di Muara Teweh.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan program dalam APBD 2026 agar lebih efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Penguatan program kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan realisasi pembangunan menjadi fokus utama yang perlu diprioritaskan.
Suparjan menambahkan harapan besar kepada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih agar mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam pola kerja dan kebijakan pembangunan daerah. APBD 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh sektor, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Barito Utara serta tantangan konektivitas antarwilayah.
Menutup penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan penting sebagai perhatian pemerintah daerah. “Semoga anggaran ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Suparjan Efendi.