
Patih Herman AB, Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara. Foto/Ist
BORNEOCENTER.ID, Muara Teweh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Lembaga Asing. Kegiatan ini digelar oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara beberapa waktu lalu di Aula C Setda Barito Utara, Jumat
Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari implementasi aksi perubahan yang bertajuk “Strategi Keamanan dan Ketertiban Daerah melalui Koordinasi Data Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing (SIAP PUAS Tegas)”. Program ini digagas oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Ervina, S.H.
Dalam pandangannya, Patih Herman AB menilai langkah Pemkab Barito Utara melalui Kesbangpol ini sangat strategis dalam upaya memperkuat sistem keamanan dan ketertiban daerah di tengah meningkatnya mobilitas warga asing dan dinamika globalisasi.
“Program SIAP PUAS Tegas merupakan langkah maju yang patut mendapat apresiasi. Pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing harus berjalan secara terkoordinasi serta transparan agar kehadiran mereka benar-benar memberikan manfaat positif bagi daerah,” ujar Patih Herman AB, Kamis (04/11/2025).
Ia menegaskan, DPRD Barito Utara berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan BIN. Tujuannya adalah memperkuat mekanisme deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.
“Kami di DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan menyediakan dukungan anggaran jika memang dibutuhkan. Yang terpenting, seluruh data dan aktivitas pengawasan harus akurat, cepat, dan mudah diakses antarinstansi terkait,” tambahnya.
Lebih lanjut, Patih Herman AB menilai keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi antarinstansi dalam berbagi informasi serta memperkuat koordinasi. Ia berharap program SIAP PUAS Tegas tidak hanya berhenti sebagai inovasi administrasi, tetapi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di lapangan.
“Rakor yang sudah dilaksanakan itu harus menjadi titik awal bagi sistem pengawasan yang terpadu dan berkelanjutan. Jangan hanya selesai di forum, tetapi harus ada tindak lanjut nyata dan pelaporan rutin di lapangan,” pungkasnya.