 |
| Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Ardian, saat membacakan sambutan tertulis Bupati Shalahuddin mengenai arah kebijakan RKPD 2027.Foto/IST |
Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara resmi menggulirkan rangkaian diskusi teknis antarinstansi guna menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang lebih komprehensif pada (13/02/2026). Agenda ini dirancang untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat serta relevansi yang tinggi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui pertemuan ini, pemerintah daerah berupaya menyatukan persepsi seluruh organisasi perangkat daerah agar tercipta sinkronisasi program yang efektif dan efisien guna mendorong kemajuan wilayah secara berkelanjutan.
Pihak otoritas daerah memandang bahwa ketajaman dalam menyusun rencana kerja akan menjadi penentu keberhasilan pelayanan publik di masa mendatang. Setiap tantangan pembangunan yang muncul harus dijawab dengan solusi yang inovatif dan terukur agar anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran. “Forum ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam menyusun RKPD 2027 agar mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan daerah,” ungkap Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Ardian, saat membacakan amanat pimpinan daerah di hadapan jajaran pejabat teknis.
Wadah komunikasi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menyaring berbagai usulan prioritas yang telah dihimpun dari tingkat bawah agar dapat terintegrasi ke dalam sistem perencanaan kabupaten yang akuntabel. Kehati-hatian dalam proses penyusunan dokumen menjadi instruksi mutlak agar tidak ada program yang tumpang tindih antarinstansi di kemudian hari. Dalam pandangan pemerintah daerah, FPD bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah awal yang sangat krusial karena setiap keputusan yang diambil dalam forum ini akan menjadi dasar bagi pelaksanaan program pembangunan di seluruh penjuru daerah.
Memasuki fase kedua dari rencana pembangunan jangka menengah, pemerintah kabupaten dituntut untuk melakukan lompatan kualitas dalam pengelolaan sektor-sektor ekonomi yang potensial. Kesiapan perangkat daerah dalam menerjemahkan visi jangka panjang ke dalam rencana aksi tahunan menjadi fokus utama yang akan terus dievaluasi secara berkala oleh pimpinan daerah. Ardian menyebut periode tersebut sebagai masa yang sangat vital dalam perjalanan pembangunan daerah karena keberhasilan tahapan ini akan menentukan stabilitas ekonomi Barito Utara pada tahun-tahun berikutnya.
Sektor pelayanan publik dan produktivitas komoditas unggulan daerah kini didorong untuk menjadi pilar utama yang mampu menopang transformasi ekonomi secara menyeluruh. Inovasi dalam penyediaan fasilitas umum serta kemudahan akses bagi masyarakat harus ditingkatkan guna menciptakan iklim sosial yang kondusif bagi pertumbuhan investasi lokal. Tema besar yang diusung dalam tahapan ini adalah penguatan produktivitas sektor unggulan serta optimalisasi pelayanan publik yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi daerah yang inklusif di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung juga tetap menjadi prioritas yang berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program perlindungan sosial. Seluruh rencana kerja wajib mengacu pada peta jalan yang telah ditetapkan agar target-target makro daerah dapat tercapai sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh tim perencanaan. Sebagai landasan operasional, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan peta jalan strategis melalui semboyan "11.12 GASPOL" yang merangkum sebelas program unggulan serta dua belas proyek prioritas di bidang fisik.
Sebagai penutup, seluruh kepala dinas diinstruksikan untuk segera melakukan penajaman program kerja pada instansi masing-masing agar dapat langsung diimplementasikan pada awal tahun anggaran. Komitmen untuk bekerja secara profesional dan transparan harus tetap dijunjung tinggi demi menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah kabupaten. "Program ini diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan konkret oleh seluruh perangkat daerah," tegasnya dalam forum yang dihadiri oleh seluruh pimpinan instansi terkait guna memastikan bahwa visi pembangunan benar-benar terwujud dalam aksi nyata (Gn).