Fraksi
Aspirasi Rakyat Soroti 5 Raperda pada Rapat
Paripurna DPRD, Senin (2/3/2026). Foto/IST
Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan pemandangan umum terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (2/3/2026).
Melalui juru bicara, Hasrat, fraksi ini memberikan apresiasi atas pidato pengantar Bupati yang dinilai memuat arah kebijakan strategis dalam memperkuat regulasi pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Menurutnya, kelima Raperda tersebut memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum yang jelas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun lima Raperda yang dimaksud mencakup RPJMD 2025–2029, pengarusutamaan gender, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman, penanganan kawasan kumuh, serta tata kelola cadangan pangan daerah.
Terkait RPJMD 2025–2029, Fraksi Aspirasi Rakyat menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan APBD dinilai krusial agar program prioritas benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan penguatan ekonomi lokal.
Pada aspek pengarusutamaan gender, fraksi menyatakan dukungan terhadap integrasi perspektif gender dalam pembangunan. Namun demikian, mereka menekankan perlunya penguatan teknis seperti penyediaan data terpilah dan penerapan anggaran responsif gender agar kebijakan dapat berjalan secara inklusif dan berkeadilan.
Sementara itu, dalam Raperda penyerahan PSU, fraksi menilai regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat. Mereka juga mendorong agar mekanisme penyerahan dan pengawasan dirancang secara matang guna menghindari potensi persoalan di kemudian hari.
Untuk penanganan kawasan kumuh, fraksi menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah.
Sedangkan pada Raperda cadangan pangan daerah, fraksi menilai regulasi ini strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Pengelolaan cadangan pangan diharapkan dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berbasis potensi lokal guna menghadapi situasi darurat dan mendorong kemandirian pangan.
Menutup penyampaiannya, Hasrat mengutip pandangan Ryaas Rasyid bahwa otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan, melainkan bagaimana kewenangan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Dukungan Fraksi Aspirasi Rakyat adalah dukungan yang bertanggung jawab. Kami akan mengawal setiap tahapan pembahasan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara,” tegasnya.(Sam)