Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Hj. Mery Rukaini.Foto/IST
Muara Teweh – Jajaran legislatif Kabupaten Barito Utara mengacungkan jempol atas gerak cepat pemerintah daerah dalam merampungkan berkas laporan keuangan secara periodik.
Ketepatan waktu dalam menyerahkan dokumen penting ini dinilai mencerminkan kedewasaan manajemen birokrasi di tingkat daerah. Pihak parlemen menegaskan bahwa kedisiplinan pelaporan ini bukan sekadar urusan menggugurkan kewajiban tahunan terhadap aturan hukum, melainkan menjadi fondasi utama dalam menegakkan keterbukaan dan tanggung jawab penggunaan dana publik demi kesejahteraan warga.
Sokongan moral atas keberhasilan administrasi ini dilontarkan secara terbuka oleh pimpinan tertinggi dewan usai memperoleh tembusan resmi dari pihak eksekutif. “Kami mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu. Ini menunjukkan komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tutur Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, Sabtu (18/4/2026).
Apresiasi tersebut diberikan untuk menyikapi penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Berkas kelayakan finansial tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, di Kantor BPK Kalteng, Palangka Raya, pada Jumat (17/4/2026) kemarin.
Pihak dewan mengingatkan bahwa penyusunan draf pertanggungjawaban dana negara ini jangan sampai cuma dijadikan pajangan politik semata demi mengejar status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Inti dari penyusunan anggaran belanja daerah sepatutnya bermuara pada faedah nyata yang bisa dirasakan langsung oleh warga, sekaligus mendongkrak rasa percaya masyarakat terhadap kinerja birokrasi.
Segala masukan serta catatan objektif yang kelak dikeluarkan oleh tim pemeriksa BPK RI diharapkan bisa menjadi bahan koreksi menyeluruh bagi setiap dinas terkait. Evaluasi ini penting agar kekeliruan administrasi pada program kerja sebelumnya tidak terulang kembali, sehingga postur APBD ke depan dapat dikelola dengan lebih profesional, sehat, serta efisien.
Demi menjaga konsistensi pengelolaan anggaran yang bersih, hubungan kemitraan dan fungsi pengawasan terpadu antara eksekutif dan legislatif perlu terus diperketat di segala lini. Menutup keterangannya, tokoh perempuan parlemen ini menekankan bahwa ikhtiar mempertahankan predikat WTP wajib sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik secara kontinu di bumi Iya Mulik Bengkang Turan. “Lebih dari sekadar meraih opini WTP, yang terpenting adalah bagaimana laporan keuangan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tegasnya. (Sam)