![]() |
| Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Gun Sriwitanto.Foto/IST |
Muara Teweh – Kebijakan taktis yang diaplikasikan oleh jajaran instansi sektoral dalam memitigasi abrasi lahan di sekitar aliran anak Sungai Bengaris RT 29, Kelurahan Lanjas, menuai respons baik dari kalangan dewan perwakilan rakyat daerah.
Tindakan kilat yang diperlihatkan oleh dinas teknis tersebut dipandang selaku wujud keprihatinan yang konkret terhadap perlindungan jiwa warga di zona rawan pergeseran tanah.
Meski begitu, pemantauan secara mendalam atas kualitas hasil akhir bangunan di lapangan diposisikan sebagai poin krusial yang wajib diperhatikan guna mencegah potensi kerugian di hari esok.
Pihak parlemen menilai kriteria kelayakan arsitektur mesti dijadikan patokan fundamental sepanjang proses pengerjaan proyek berlangsung. “Kami mengapresiasi gerak cepat Dinas PUPR dalam menangani longsor di wilayah tersebut. Ini menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat,” sebut Anggota DPRD Barito Utara, Gun Sriwitanto, Kamis (2/4/2026).
Kecemasan menyeruak lantaran aktivitas pengerjaan yang tengah berjalan di lapangan ditengarai baru mencakup fondasi dasar dari rangkaian bangunan pelindung. Apabila estimasi perhitungan teknik tidak diimplementasikan secara akurat, termasuk dalam pemilihan desain tanggul berbentuk menyerupai huruf U, maka tingkat ketahanan fasilitas publik tersebut sangat diragukan.
Sebab, ketidaktepatan dalam menyusun formasi arsitektur awal justru berpeluang mengakibatkan dampak kehancuran fasilitas yang cukup masif. Menanggapi kecemasan tersebut, Gun Sriwitanto menekankan, “Pekerjaan jangan sampai tidak sesuai, terutama jika tidak mengikuti bentuk konstruksi seperti letter U. Kalau hanya pondasi tanpa perhitungan yang matang, dikhawatirkan bisa berisiko runtuh.”
Demi menyempurnakan hasil pencapaian di lokasi, jalinan komunikasi yang kuat di level pembuat kebijakan telah dilakukan secara langsung dengan pucuk pimpinan dinas terkait. Langkah ini memberikan peluang bagi agenda inspeksi bersama untuk memverifikasi bahwasanya implementasi proyek berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
Adanya kemauan untuk menerima masukan dipandang sebagai indikasi yang bagus demi mewujudkan target capaian program yang optimal. “Saya sudah berkomunikasi dengan kepala dinas, dan beliau menyampaikan silakan ditinjau kembali. Artinya ada ruang untuk evaluasi agar pekerjaan ini benar-benar maksimal,” imbuhnya lagi.
Faktor kehati-hatian tingkat tinggi memang teramat dibutuhkan mengingat bentang geografis di area tersebut mempunyai sifat lapisan tanah yang tergolong rawan serta didominasi oleh batuan jenis jawung. Tanpa topangan formula kekuatan tanggul yang komprehensif dan sesuai indikator resmi, ancaman bencana tanah longsor susulan dapat mengintai sewaktu-waktu.
Oleh sebab itu, penduduk lokal menaruh ekspektasi yang tinggi agar sarana penahan ini dibangun secara kokoh serta tidak dikerjakan secara sembrono. “Masyarakat berharap penanganannya tidak terkesan asal-asalan. Mengingat kondisi tanah yang labil, maka konstruksi harus diperkuat agar mampu bertahan dan tidak menimbulkan longsor susulan,” urainya.
Badan legislatif turut menggarisbawahi bahwa peranan kontrol sosial berupa saran serta perbaikan yang disuarakan merupakan cerminan dari komitmen sinergi demi kemaslahatan masyarakat luas.
Diharapkan, kombinasi antara dorongan moral dan peninjauan berkala ini sanggup membuahkan sarana prasarana yang protektif sekaligus berdaya guna untuk periode yang panjang. “Kita tetap memberikan apresiasi, tetapi juga disertai kritik. Harapan kita pekerjaan ini benar-benar maksimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tutupnya. (Sam)
