Trending

Fraksi PDIP Koordinasi dengan Dishub Kalteng Terkait Penggunaan Jalan Nasional oleh Truk Batu Bara

 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara H Taufik Nugraha didampingi anggota Fraksi PDIP, H Suparjan Efendi dan Naruk Saritani melakukan koordinasi ke Dishub Kalteng terkait masalah jalan negara yang digunakan oleh perusahaan tambang batu bara di Barito Utara, Selasa (27/5/2025). Foto/IST

BORNEOCENTER.ID, Palangka Raya -  Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara mengambil langkah konkret menyikapi keluhan masyarakat terkait maraknya angkutan tambang batubara yang melintas di jalan nasional. Mereka melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah guna mencari solusi atas persoalan ini.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Taufik Nugraha, bersama dua anggota fraksi lainnya, H. Suparjan Efendi dan Naruk Saritani, menyampaikan bahwa banyak warga mengeluh soal kerusakan jalan serta meningkatnya potensi kecelakaan akibat padatnya lalu lintas truk tambang di jalur umum.

“Kami menerima banyak masukan dari masyarakat yang terganggu oleh aktivitas angkutan batu bara di jalan negara. Selain mempercepat kerusakan infrastruktur, hal ini juga menimbulkan keresahan dari sisi keselamatan pengguna jalan lainnya,” ujar Taufik dalam pertemuan dengan Dishub Provinsi Kalteng, Selasa (27/5/2025).

Menurutnya, perlu adanya kebijakan yang lebih ketat serta pengawasan langsung terhadap aktivitas angkutan tambang yang menggunakan jalur nasional sebagai lintasan utama.

Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dari perusahaan tambang. “Kami mendorong agar pihak perusahaan turut serta dalam perbaikan dan pemeliharaan jalan yang mereka manfaatkan. Dishub provinsi juga kami harap bisa segera menindaklanjuti laporan ini,” tegas Taufik.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pemeliharaan fasilitas umum yang menjadi kebutuhan vital sehari-hari.

Langkah ini menjadi bukti nyata kepedulian wakil rakyat terhadap aspirasi warga, sekaligus bentuk pengawasan terhadap dampak operasional sektor tambang di daerah.
Lebih baru Lebih lama