Trending

Ketua DPRD Barito Utara Buka Rapat Persiapan APBD 2026, Tegaskan Pentingnya Integritas dan Manfaat Anggaran

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini. Foto/IST
 

BORNEOCENTER.ID, Muara Teweh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, secara resmi membuka serta memimpin Rapat Persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Agenda strategis yang digelar di ruang rapat dewan pada Selasa (11/11/2025) tersebut menandai dimulainya proses politik anggaran yang sangat krusial. Seluruh anggota DPRD dan perangkat daerah terkait hadir untuk mulai menyusun arah kebijakan fiskal Barito Utara pada tahun mendatang.

Dalam arahannya, Mery Rukaini menegaskan bahwa tahap awal penyusunan APBD adalah fondasi penting dalam menentukan kualitas kebijakan anggaran. Peran DPRD, kata dia, adalah memastikan kerangka anggaran yang dibangun telah mempertimbangkan kebutuhan prioritas daerah sekaligus menampung aspirasi masyarakat.

“Persiapan ini harus dilakukan dengan teliti dan penuh kehati-hatian sejak dari hulu. Kita ingin memastikan kebijakan anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyusunan APBD tidak hanya berhenti pada pembahasan angka atau postur belanja, tetapi jauh lebih penting: memastikan akuntabilitas dan manfaat dari setiap rupiah anggaran.

“Persiapan APBD bukan hanya soal angka dan belanja, tetapi tentang memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Mery Rukaini juga menyoroti pentingnya sinergi internal di DPRD. Melalui diskusi yang intens dan mendalam, ia berharap draft kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Melalui sinergi bersama, kita ingin menghadirkan APBD yang realistis dan berdampak nyata,” pungkasnya.

Dengan dimulainya proses pembahasan ini, DPRD Barito Utara menargetkan penyusunan APBD 2026 dapat berjalan tepat waktu dan menghasilkan kebijakan fiskal yang efektif, transparan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Lebih baru Lebih lama