Anggota DPRD Barut Desak Percepatan Pembangunan Agar Manfaat APBD 2026 Segera Dirasakan Rakyat

 H. Tajeri, Juru Bicara Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara. Foto/Ist

BORNEOCENTER.ID, Muara Teweh – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara menyoroti persoalan infrastruktur daerah dan pelayanan publik dalam penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Juru bicara Fraksi KIR, H. Tajeri, menyampaikan bahwa alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total belanja daerah, Senin (8/12/2025).

Anggaran infrastruktur yang besar tersebut diarahkan untuk pembangunan jembatan, jaringan air bersih, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, hingga infrastruktur desa.

Dalam penyampaiannya, H. Tajeri mengingatkan seluruh dinas dan badan terkait agar meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran tersebut. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan dan spesifikasi teknis, serta tidak terjadi kekurangan volume maupun molornya penyelesaian pekerjaan.

“Kami mengingatkan seluruh dinas dan badan terkait agar meningkatkan pengawasannya terhadap penggunaan dana tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa F-KIR berharap APBD 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait konektivitas antardesa dan antarwilayah yang selama ini masih menjadi keluhan utama masyarakat.

Dalam kesempatan itu, H. Tajeri juga secara khusus menyoroti lambannya penanganan kerusakan jalan dan jembatan di sejumlah kecamatan, desa, dan dusun. “Beberapa kali kami mengusulkan ke dinas, tetapi belum juga ditindaklanjuti. Ini merupakan fakta lapangan yang harus segera ditangani,” tegasnya.

Melalui pendapat akhir tersebut, Fraksi KIR menekankan pentingnya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur agar manfaat APBD 2026 dapat dirasakan secara langsung dan merata oleh seluruh masyarakat Barito Utara.