Kepala Dinas Kominfo Mochamad Ikhsan bersama unsur pimpinan kecamatan dan tokoh masyarakat (13/02/2026). Foto/IST
Muara Teweh – Otoritas komunikasi dan informatika daerah mengambil langkah nyata dalam menuntaskan persoalan keterbatasan akses digital di wilayah pelosok melalui penyediaan infrastruktur pemancar telekomunikasi pada (13/02/2026). Upaya ini merupakan respons cepat terhadap aspirasi warga yang mengeluhkan kondisi blank spot atau titik lemah sinyal dalam forum perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Kehadiran jaringan komunikasi yang stabil dipandang sebagai kebutuhan mendasar untuk mendukung transformasi birokrasi digital serta mempercepat arus informasi bagi penduduk di pedalaman Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
Pemerintah kabupaten melalui instansi teknis telah memetakan sejumlah wilayah prioritas yang akan mendapatkan intervensi pembangunan menara BTS dalam kalender kerja tahun ini. Proses verifikasi lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan telekomunikasi menjadi kunci utama dalam menggerakkan potensi ekonomi perdesaan melalui akses pasar digital yang lebih luas. “Untuk Desa Muara Bakah, pembangunan tower BTS sudah masuk dalam perencanaan dan akan direalisasikan pada tahun 2026. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi masyarakat,” tutur Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Barito Utara, Mochamad Ikhsan, saat memberikan penjelasan di lokasi kegiatan.
Penegasan mengenai jadwal eksekusi fisik infrastruktur tersebut memberikan angin segar bagi masyarakat yang selama ini terisolasi secara digital dari pusat pemerintahan. Langkah strategis ini juga menjadi bagian dari peta jalan jangka menengah daerah untuk memastikan seluruh desa memiliki konektivitas yang mumpuni tanpa terkecuali. Mengenai usulan serupa dari wilayah lainnya, Mochamad Ikhsan menyebutkan bahwa untuk usulan pembangunan tower BTS di desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Lahei, seluruhnya akan ditampung sebagai usulan pembangunan pada 2027 mendatang guna menjaga kesinambungan anggaran.
Selain pembangunan menara baru, optimalisasi jaringan internet juga terus dipacu melalui skema kemitraan strategis dengan pihak swasta untuk memperkuat layanan di setiap kantor desa. Pola kolaborasi ini dinilai lebih efisien dalam hal pemeliharaan perangkat serta mampu mempercepat digitalisasi administrasi desa tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Sinergi antara penyedia layanan dan pemegang kebijakan menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan akses informasi yang inklusif bagi seluruh lapisan warga hingga ke tingkat rukun tetangga.
Kelancaran proyek fisik di lapangan sangat bergantung pada kesiapan dukungan teknis serta legalitas lahan yang difasilitasi oleh jajaran pemerintah desa setempat. Hambatan administratif terkait penyediaan lokasi pembangunan seringkali menjadi kendala utama yang dapat menunda jadwal konstruksi menara komunikasi yang telah direncanakan. Oleh sebab itu, Ikhsan mengingatkan pentingnya peran aktif perangkat desa: “Untuk pembangunan tower BTS ini, kami mohon dukungan dari pemerintah desa, terutama dalam menyiapkan lahan yang dibutuhkan. Kesiapan dan kerja sama desa sangat menentukan agar pembangunan dapat berjalan optimal,” ujarnya memberikan penekanan.
Forum musyawarah perencanaan ini menjadi wadah krusial bagi pemerintah dalam menyerap kebutuhan mendesak masyarakat yang kemudian dituangkan ke dalam program kerja tahunan secara partisipatif. Pimpinan daerah mengharapkan kehadiran infrastruktur digital ini mampu memicu lahirnya inovasi pelayanan publik berbasis elektronik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi diyakini akan menjadi pendorong utama bagi daya saing produk unggulan lokal di pasar nasional maupun internasional melalui platform digital yang terintegrasi.
Sebagai penutup, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk mengawal setiap tahapan perencanaan hingga tahap pembangunan fisik menara BTS dinyatakan tuntas. Pemerintah kabupaten akan terus melakukan pemantauan berkala guna memastikan penyedia jasa infrastruktur bekerja sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya kendala komunikasi secara permanen, diharapkan kesenjangan informasi antara kota dan desa dapat segera terhapuskan demi kemajuan pembangunan Barito Utara secara menyeluruh (Gn).