Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Administrator, Pengawas, hingga Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Utara, Senin (4/5/2026). Foto/IST
MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, serta Pejabat Fungsional di lingkungan pemerintah daerah, Senin (4/5/2026).
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Menurut Bupati, pelantikan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap pejabat yang diberikan kepercayaan harus mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik,” kata H. Shalahuddin.
Ia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas serta komitmen tinggi demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.
Bupati juga mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tugas yang diemban. Kemampuan beradaptasi dinilai penting agar program-program pemerintahan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga pelayanan publik dapat terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap kinerja birokrasi semakin kuat, profesional, dan responsif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.(Jn)