 |
| Rapat Paripurna Masa Sidang III dengan agenda pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, berlangsung Senin (21/9/2025). Foto/IST |
BORNEOCENTER.ID, Muara Teweh, 21 Juli 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III dengan agenda pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP, dan dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Acara dibuka dengan pembacaan surat masuk terkait Rancangan KUA dan PPAS oleh Plt. Sekretaris Dewan, Sudiyono, S.STP., M.Ec.Dev. Selanjutnya, Pj. Bupati Indra Gunawan menyampaikan pidato pengantar mengenai arah dan tujuan penyusunan rancangan tersebut.
Dalam sambutannya, Indra Gunawan menjelaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 berpedoman pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara periode 2024–2026. Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen percepatan pembangunan yang selaras dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.
Lebih lanjut, Indra menyampaikan bahwa prioritas pembangunan daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026, yang meliputi:
- Infrastruktur dan Energi
- Pendidikan dan Kesehatan
- Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- Sosial, Budaya, Pariwisata, dan Lingkungan Hidup
- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Ia juga menegaskan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” menjadi acuan dalam penyusunan APBD tahun depan. Pemerintah daerah berkomitmen agar alokasi belanja daerah benar-benar mendukung target prioritas pembangunan nasional dan mampu membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan resmi dokumen Rancangan KUA dan PPAS APBD 2026 dari Pj. Bupati Indra Gunawan kepada Ketua DPRD Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP, disusul dengan doa bersama dan sesi foto bersama seluruh peserta rapat.