 |
| Bupati Shalahuddin saat memaparkan data rendahnya realisasi anggaran fisik di hadapan seluruh kepala perangkat daerah, (18/02/2026). Foto/IST |
Muara Teweh – Pimpinan daerah secara resmi menggelar evaluasi kinerja kolektif bagi seluruh aparatur negara guna memastikan jalannya roda pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada (18/02/2026). Dalam pertemuan berkala tersebut, otoritas tertinggi kabupaten memberikan atensi serius terhadap lambatnya pergerakan administratif dan teknis yang berdampak pada minimnya realisasi belanja daerah di awal tahun anggaran. Penekanan ini dilakukan untuk memicu akselerasi di tingkat dinas agar program-program strategis yang menyentuh kepentingan publik segera dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan tanpa harus menunggu hingga akhir periode anggaran.
Otoritas daerah memandang bahwa efektivitas penyerapan keuangan merupakan indikator utama keberhasilan manajemen birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan. Kesenjangan antara target ideal dengan realita di lapangan menuntut adanya perubahan pola kerja yang lebih responsif dan inovatif dari setiap pimpinan instansi. "Rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada triwulan pertama, idealnya serapan anggaran sudah berada pada kisaran 25–30 persen," tutur Bupati Barito Utara, Shalahuddin, saat memberikan pengarahan tegas di hadapan barisan pegawai.
Data statistik menunjukkan bahwa pencapaian program kerja nonfisik masih berada di bawah angka dua puluh persen, sementara sektor infrastruktur fisik masih tertahan pada level yang sangat rendah yakni di bawah satu persen. Kondisi ini dipandang sebagai hambatan krusial yang memerlukan penanganan khusus melalui sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan agar tidak terjadi kemacetan administratif. Shalahuddin berjanji akan segera mengambil langkah tegas dengan melakukan koordinasi intensif bersama dinas-dinas terkait, terutama dalam membedah hambatan teknis yang selama ini menghambat jalannya proyek pembangunan di wilayah kabupaten.
Perbaikan fundamental dalam mekanisme birokrasi, mulai dari ketertiban pelaporan hingga percepatan tender, menjadi instruksi mutlak yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran pemerintahan. Komitmen untuk meninggalkan tradisi penumpukan pekerjaan di akhir tahun harus menjadi semangat baru bagi setiap pengelola anggaran agar risiko kegagalan program dapat ditekan seminimal mungkin. “Kita harus berbenah dari sisi perencanaan, percepatan administrasi, hingga eksekusi di lapangan. Permasalahan hari ini harus kita selesaikan, dan jangan sampai terulang kembali,” tegasnya menekankan pentingnya akuntabilitas kerja.
Selain aspek fiskal, profesionalitas sumber daya manusia dalam merespons kebutuhan masyarakat juga menjadi poin penting yang disampaikan pimpinan daerah. Setiap janji politik dan rencana pembangunan daerah harus segera diwujudkan dalam bentuk aksi nyata yang terukur agar kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah tetap terjaga secara positif. Kedisiplinan ASN dipandang sebagai motor penggerak utama yang akan menentukan sejauh mana target-target makro pembangunan daerah dapat tercapai secara tepat waktu dan tepat sasaran di sepanjang tahun berjalan ini.
Sebagai penutup, penguatan koordinasi internal antarpejabat diharapkan mampu memecah kebuntuan komunikasi yang sering kali menjadi penyebab keterlambatan eksekusi kebijakan di lapangan. Pemerintah kabupaten optimistis bahwa dengan adanya evaluasi dini yang ketat, grafik penyerapan anggaran akan mengalami lonjakan signifikan pada periode laporan berikutnya. Harapannya, seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih ekstra guna memastikan pembangunan di Barito Utara tidak hanya sekadar rencana di atas kertas, melainkan wujud nyata kemajuan bagi seluruh masyarakaT (Jn)